Mengukur kemiskinan di Indonesia dari kwalitas hidup Indeks Kemiskinan Multidimensi

S P C E.com : Terselip didalam satu gang sempit di lokasi Kebon Kacang, tidak jauh dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, tempat tinggal Wati terlihat kumuh. Di bangunan bertingkat dua yang terbuat dari seng itu, dia tinggal berbarengan ke-2 anaknya serta sanak saudaranya. Wati bekerja sebagai penjaga toko di Pasar Tanah Abang dengan pendapatan /hari meraih Rp40. 000.

Duit itu dia pakai untuk beragam keperluan hidup, termasuk juga menyekolahkan ke-2 anaknya yang saat ini duduk di bangku sekolah menengah kejuruan serta sekolah basic. Jika memakai pengukuran garis kemiskinan versus Bank Dunia yang berpatokan pada pendapatan sebesar US$1, 9 atau Rp25. 500 rupiah /hari, jadi Wati sesungguhnya masuk dalam kelompok mampu.

Tetapi berdasar pada Indeks Kemiskinan Multidimensi yang baru di luncurkan instansi kajian Perkumpulan Prakarsa, Wati digolongkan sebagai warga miskin. Soalnya Indeks Kemiskinan Multidimensi, IKM, juga mempertimbangkan keadaan tempat tinggal sebagai satu diantara 11 tanda.

Ukuran multidimensi

Setyo Budiantoro, sebagai peneliti senior Perkumpulan Prakarsa, menyampaikan IKM mengkalkulasi kemiskinan dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, serta kwalitas kehidupan. Dari tiga dimensi itu ada 11 tanda, diantaranya gizi, akses pendidikan, keadaan rumah, lama sekolah, sanitasi, air bersih, serta sumber penerangan.

“ Pada dasarnya Indeks Kemiskinan Multidimensi lihat basic needs manusia.  Jadi, kemiskinan bukanlah sebatas duit, namun juga masalah kemampuan manusia yang semestinya dapat berkembang tetapi lantaran terkerangkeng oleh beberapa masalah mendasar, dia lalu tak dapat meningkatkan diri, ” kata Setyo

Dengan memakai IKM, hampir sejumlah 30% masyarakat Indonesia alami kemiskinan pada 2014. Jumlah ini nyaris tiga kali lipat dari kemiskinan ekonomi versus Tubuh Pusat Statistik. Direktur Analisa serta Pengembangan Statistik BPS, Sentot Bangun Widoyono, mengakui Indeks Kemiskinan Multidimensi sudah diuji coba oleh BPS. Tetapi aplikasinya dengan cara penuh, tak demikian saja dapat dikerjakan.

“Soal parameter kemiskinan, semuanya dapat memiliki pendapat. Tinggal ada perjanjian nasional tidak? Lantaran bila kita bicara minimal basic needs kan itu juga perjanjian nasional, ” kata Sentot.

IKM pertama kalinya diperkembang Kampus Oxford, Inggris, berbarengan UNDP pada 2010 serta beberapa negara sudah memakainya, diantaranya Meksiko. Di Indonesia, BPS mengukur kemiskinan dengan mengkalkulasi pengeluaran untuk keperluan basic makanan dalam ukuran 2. 100 kilo kalori per orang /hari serta keperluan minimum non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi.

Pada Maret 2015, garis kemiskinan versus BPS sedikit diatas Rp330. 000 per bln..

Baca Artikel Berikutnya

Ketua Bagian Kesejahteraan partai PKS Ajak Penduduk Bendung Ancaman LGBT >>